RUMUSAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI HOTEL BOROBUDUR - JAKARTA
19 - 22 FEBRUARI 2013
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2013 dengan tema Pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Industrialisasi dengan Pendekatan Ekonomi Biru (Blue Economy) dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta pada 19-22 Februari 2013 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan diikuti oleh peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Bappeda Provinsi, Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota yang menangani kelautan dan perikanan, Unit Pelaksana Teknis KKP, Kementerian Negara/Lembaga terkait, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi, serta Eselon I, II dan III KKP.
Berdasarkan :
Adapun hasil rumusan Rakornas KKP Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Jakarta, 22 Februari 2013
Berdasarkan :
1. Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Arahan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI
3. Arahan Wakil Menteri PPN/Bappenas
4. Diskusi panel bersama Deputi VII Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Infrastruktur, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
5. Diskusi Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Deputi Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.
6. Diskusi panel bersama seluruh pejabat Eselon I KKP.
7. Sidang Kelompok membahas 3 (tiga) tantangan utama pembangunan kelautan dan perikanan:
a. Pembiayaan dan akses permodalan.
b. Infrastruktur.
c. Sinergi Hulu-Hilir.
Adapun hasil rumusan Rakornas KKP Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Minapolitan, Industrialisasi, dan Blue Economy sebagai pilar dasar paradigma pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013-2014 dengan memperhatikan faktor kawasan, modernisasi dan lingkungan, dengan pendekatan KKP incorporated. Rakornas KKP tahun 2013 menyepakati bahwa 3 pilar tersebut akan menjadi bahan utama rumusan RPJMN 2015-2019.
1. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 DAN PEMANTAPAN TAHUN 2013
a. Selama tahun 2012, KKP telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dan telah menunjukkan kinerja yang baik, diantaranya pertumbuhan PDB perikanan yang melebihi PDB nasional, surplus neraca perdagangan ekspor impor perikanan, dan swasembada garam. Disamping itu, masih terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan yakni Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.
b. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013, Rakornas KKP tahun 2013 sepakat untuk:
1. Mengawal percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang akan dipantau oleh UKP4 dan percepatan pelaksanaan anggaran yang akan dipantau oleh TEPPA.
2. Mempercepat pencapaian target kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dalam implementasi lintas sektor dan sinergi antara pusat dan daerah pada kegiatan prioritas yang mencakup Peningkatan Kehidupan Nelayan, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT), antara lain melalui pendampingan, penyuluhan, dan pelatihan melalui Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).
4. Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013 dengan paradigma Minapolitan dan Industrialisasi berbasis Blue Economy dilaksanakan di kawasan percontohan Nusa Penida dan Lombok Timur dan beberapa komoditas unggulan yaitu udang, patin, bandeng, rumput laut, dan Tuna Tongkol Cakalang (TTC).
5. Meningkatkan sinergi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Badan Koordinasi Penyuluhan untuk pendampingan penyuluhan.
6. Mempersiapkan pelaksanaan pengembangan industrialisasi dengan pendekatan Blue Economy tahun 2014 secara penuh.
2. RENCANA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014
a. Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 ditujukan dalam rangka penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi dengan pendekatan Blue Economy, meliputi:
1) Peningkatan daya saing perikanan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, dan nilai tambah produk.
2) Pengembangan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketertelusuran (traceability) produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku ikan untuk konsumsi dan industri.
3) Pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
4) Penguatan iptek kelautan dan perikanan.
5) Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat pesisir lainnya.
6) Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Koridor Ekonomi.
7) Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan upaya adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8) Penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
b. Target kinerja utama KKP tahun 2014 adalah tercapainya:
1) Pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 7,25 %.
2) Produksi perikanan sebesar 22,39 juta ton dan produksi garam rakyat sebesar 3,03 juta ton.
3) Nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 6,0 miliar.
4) Konsumsi ikan per kapita sebesar 38,00 kg/kapita.
5) Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebesar 112.
6) Jumlah penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra <10 kasus.
7) Penambahan luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan sebesar 500 ribu ha.
8) Jumlah pulau–pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola sebanyak 30 pulau.
9) Persentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 50%.
Target kinerja utama tahun 2014 yang telah disusun oleh KKP selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dijabarkan lebih lanjut dan disampaikan pada Rapat Kerja Teknis seluruh Eselon I bersama daerah.
c. Prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 dalam kerangka Minapolitan, Industrialisasi, dan Blue Economy, meliputi :
1) Pengembangan kawasan:
· Akselerasi dan pemantapan pelaksanaan Minapolitan dan tindak lanjut percepatan pengembangannya melalui strategi industrialisasi.
· Peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan berbasis komoditas dan kawasan.
· Mendorong inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
2) Percepatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI):
· Memfasilitasi Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan dalam mengakses kredit program pemerintah (KUR dan KKP-E), lembaga keuangan Bank dan bukan Bank.
· Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PUMP, PUGAR dan PDPT) sesuai roadmap dan kriteria yang telah ditetapkan.
· Pelaksanaan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di 116 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan serta memastikan kegiatan lintas sektor dapat terlaksana.
3) Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, dan dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di 3 (tiga) Koridor Ekonomi, Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B) dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional:
· Pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan melalui peningkatan koordinasi dan sinergisitas lintas sektor dan Pemerintah daerah.
· Mendukung pencapaian pembangunan infrastruktur di 3 (tiga) Koridor Ekonomi MP3EI, P4B, dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
4) Peningkatan penguasaan Iptek:
· Peningkatan kapasitas litbang dalam rangka akselerasi industrialisasi, perluasan jangkauan dan penerapan Iptek di masyarakat.
5) Penguatan kapasitas SDM KP:
· Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi.
· Penyuluhan partisipatif mendorong penumbuhan kelompok mandiri.
· Pemetaan potensi lapangan kerja di daerah.
· Peningkatan ratio penerimaan anak pelaku usaha/utama untuk mengikuti pendidikan.
6) Pengembangan karantina ikan dan pengendalian mutu
· Pengembangan karantina dan penerapan sistem jaminan kesehatan mutu dan keamanan pangan dari hulu ke hilir (end product menjadi in process).
· Pengembangan karantina dan penerapan traceability jaminan kesehatan dan jaminan mutu pada rantai pasok bahan baku produk ekspor.
7) Peningkatan kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat
· Mendorong Pemda untuk penetapan Kawasan Konservasi Perairan serta peningkatan efektivitas pengelolaannya.
· Percepatan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
· Penyusunan strategi nasional pengelolaan pulau-pulau kecil.
8) Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
· Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawasan.
· Peningkatan penaatan peraturan perundang-undangan.
· Percepatan penataan dan pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana pengawasan.
· Pengembangan sistem pengawasan terpadu.
9) Peningkatan kualitas dan cakupan pencatatan data kelautan dan perikanan
3. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT UNTUK MENJAWAB TIGA TANTANGAN POKOK:
a. Pembiayaan dan Akses Permodalan
1) Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD yang menangani kelautan dan perikanan mempersiapkan kelompok penerima PNPM KP yang telah mandiri dan UMKM sektor kelautan dan perikanan lainnya untuk mengakses KUR sebagaimana amanat Inpres No. 3/2010.
2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bank Indonesia, dan Pemda:
a. meningkatkan intensitas komunikasi dengan pihak perbankan.
b. melakukan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan terhadap masyarakat dan mendorong peran aktif Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk mengakses kredit mikro.
3) Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta Komite KUR untuk melakukan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), plafond KUR perikanan, dan pemisahan data debitur oleh bank pelaksana.
4) Mempercepat operasional LPMU-KP sebagai alternatif sumber pembiayaan.
b. Infrastruktur
1) Pemerintah dan pemerintah daerah agar menyusun database kebutuhan infrastruktur, rencana induk dan detail engineering design.
2) Meningkatkan peran dan sinergi antar K/L terkait, pemerintah daerah, swasta dalam pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan.
3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan, operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun.
4) Mengembangkan infrastruktur penunjang konektivitas dari sentra-sentra kegiatan kelautan dan perikanan.
5) Pemerintah daerah menyiapkan lembaga pengelola sarana dan prasarana yang dibangun.
6) Menyiapkan regulasi untuk pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan secara terintegrasi.
c. Sinergi Hulu-Hilir
1) KKP dan Pemda mengembangkan sistem informasi, jaringan dan distribusi pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar dari hulu sampai hilir dalam upaya perbaikan tata niaga dan akses pasar.
2) KKP meningkatkan sinergi dengan sektor lain yang terkait dengan tata niaga dan pengamanan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
3) KKP, pemerintah daerah dan stakeholders bersinergi untuk mengembangkan produk bernilai tambah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru, mampu meningkatkan mutu produk dan melakukan inovasi teknologi dalam proses produksi dengan menerapkan zero waste, diversifikasi, dan hemat energi.
4) KKP, pemerintah daerah dan stakeholders mewujudkan keterkaitan hulu-hilir melalui pola kemitraan antar pelaku usaha perikanan (KKP incorporated).
5) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan swasta dalam rangka implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) secara bertahap.
6) KKP dan pemerintah daerah serta instansi terkait mengembangkan penerapan Iptek.
7) KKP dan pemerintah daerah mengembangkan penguatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan, antara lain melalui pemetaan lapangan kerja.
Hasil rumusan Rakornas KKP 2013 akan dipergunakan sebagai acuan proses perencanaan lebih lanjut.
Jakarta, 22 Februari 2013
Tidak ada komentar:
Posting Komentar