KKP Rotasi Pejabat Eselon I

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sharif C. Sutardjo melantik dan merotasi 5 pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertempat di Gedung Mina Bahari III, Senin (18/2). Pelantikan dan rotasi ini menurut Sharif merupakan bagian dari penyegaran organisasi di KKP.  Pelantikan merupakan hal yang wajar dan harus dilakukan sebagai bagian dinamisasi, yang diharapkan dapat menimbulkan suasana baru yang bisa memacu semangat kerja. “Saya percaya dengan pengalaman diberbagai bidang penugasan akan mampu beradaptasi dengan cepat dan hasilnya harus lebih baik dibanding sebelumnya,” tegas Sharif.

Kelima pejabat yang dilantik hari ini, adalah Prof. Ir. Sjarief Widjaja, PhD, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) dilantik menjadi Sekretaris Jenderal KKP, menggantikan DR Ir Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf Msc. Selanjutnya Gellwynn  dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Dirjen Perikanan Tangkap, menggantikan posisi Ir Heriyanto Marwoto MS, yang akan pindah pada posisi sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya. Sedangkan Kepala BPSDMKP yang baru dipercayakan kepada DR Ir Suseno, MM yang sebelumnya menduduki posisi Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya. Pada pelantikan ini MKP juga mengangkat Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik yakni DR Ir Achmad Poernomo App Sc.

Pada sambutannya Sharief menegaskan, bahwa pada RPJMN 2010-2014, KKP harus mengimplementasikan kegiatan strategis KKP seperti program MP3EI, program PKN, PNPM mandiri, Minapolitan serta Industrialisasi Kelautan dan perikanan. Semua program ini berlandaskan Konsep Blue economy. “ Untuk itu kepada Sekjen saya tugaskan agar konsep Blue Economy menjadi acuan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2020. Tujuannya tidak lain, muncul kebijakan strategis pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) dengan menerapkan prinsip kreatif dan inovatif, berdaya saing tinggi serta tetap mengendepankan cara-cara yang ramah lingkungan,” tandasnya.

Program Industrialisasi Perikanan Tangkap menurut Sharif sangat penting  untuk terus ditingkatkan. Terutama pada peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya ikan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perikanan tangkap ini juga banyak tantangannya. Selain persoalan dalam negeri, banyak tantangan terutama menyangkut peraturan dan perjanjian internasional mengenai pemanfaatan pelestarian sumber daya ikan. “Untuk pejabat yang baru, diharapkan segera tuntaskan proses keikutsertakan RI pada organisasi WCPFC (The western and central pasific fisheries comission),” tandas Sharif.

Transparan dan Akuntabel

Sharif menjelaskan, mulai tahun 2013 pejabat eselon I ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Untuk itu sesuai dengan arahan Presiden pada penyampaian DIPA 2013 dalam penggunaan anggaran dapat dilakukan secara tepat, transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, dalam pelaksanaan program tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran. “Pada kesempatan ini saya mengajak para pejabat untuk tanggap akan adanya tuntutan reformasi, transparansi, akuntabilitas dan kejujuran publik,” tegas Sharif.

Menurut Sharif, pelaksanaan anggaran tidak sekedar ditujukan untuk mencapai indikator  indikator seperti yang dipantau pemerintah saja, lebih dari itu, pelaksanaan anggaran harus dapat memberi kontribusi nyata dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi rakyat. “Untuk itulah kebijakan, strategi dan program pembangunan kelautan dan perikanan kedepan harus selaras dengan  strategi pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, yang secara jelas dan terukur sebagaimana diamanahkan dalam Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.” Jelasnya.

Jakarta, 18 Februari 2013

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Indra Sakti, SE, MM