TUKIN JANGAN LAHIRKAN PEGAWAI ABSEN : NASEHAT SESDITJEN PERIKANAN TANGKAP PADA PEGAWAI PPS BITUNG

Bitung – Sesditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Bpk. Ir. M. Abduh Nurhidajat, M.Si melakukan tatap muka dengan seluruh pegawai Pelabuhan Perikanan Samuder Bitung  Rabu, Tanggal 19 Agustus 2015 bertempat di Aula Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Kunjungan kerja ini dirangkaikan dengan kegiatan Training Of Trainer (TOT) Bidang Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Pole and Line dilanjutkan dengan   Peresmian  Penandaan Kapal Program PVR (Proactive Vessel Register)  yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) bekerjasama dengan Direktorat Sumber Daya Ikan KKP serta didukung oleh International Pole adn Line Foundation (IPNLF).

 Kepala PPS Bitung mengawali kegiatan ini dengan memperkenalkan secara singkat pegawai lingkup PPS Bitung serta menguraikan  kondisi PPS Bitung  mengingat bahwa bapak Abduh Nurhidajat  baru pertama kali menginjakkan kaki di Kota Bitung yang dikenal dengan sebutan Kota Cakalang ini. Kegiatan ramah tamah ini berlangsung dengan akrab, santai dan penuh kekeluargaan.

“ Sejalan dengan semangat AYO KERJA, dengan diberikannya Tunjangan Kinerja (TUKIN) diharapkan bukan melahirkan PEGAWAI ABSEN 804 (berangkat Jam 8 pagi, tidak bekerja/tidak ditempat, Datang lagi jam 4 Sore). Jangan sampai yang kita peroleh “Tunjangan Kehadiran” saja dan absenpun harus objektif’, kata bapak Abduh Nurhidajat dalam sambutannya.

Beliau berharap ada perubahan sikap dan prilaku pegawai KKP, khususnya lingkup PPS Bitung agar sesuai dengan moto DJPT yakni Kerja sama, Akuntable, Melayani, Inovatif, Disiplin, Jujur, Pioner, dan Tanggung jawab yang disingkat menjadi KAMI DJPT.  Beliau menyampaikan sebuah motifasi hidup kepada seluruh pegawai agar meneladani sifat LEBAH MADU yang sangat bermanfaat  dan mengajak untuk merenungi sebuah pilosofi tentang Pohon labu yakni “ Kebaikanmu disini akan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak ditempat lain, maka berprilaku baiklah karena boleh jadi Tuhan akan memberikan tambahan kebaikan yang lebih baik pula”.

 “Semoga dengan semangat memperingati HUT RI ke 70 tahun ini bisa memacu dan meningkatkan KINERJA dengan semangat AYO KERJA demi pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia” 

kontributor : Abdul Karim/ Penyuluh PPS Bitung

LIHAT FOTO :

Sesditjen Perikanan Tangkap KKP Membuka TOT Bidang Penangkapan ikan Pole and Line di Bitung

Bitung – Sesditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Bpk. Ir. M. Abduh Nurhidajat, M.Si Membuka kegiatan Training Of Trainer (TOT) Bidang Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Pole and Line dilanjutkan dengan   Peresmian  Penandaan Kapal Program PVR (Proactive Vessel Register)  Kemarin, Tanggal 19 Agustus 2015 bertempat di Aula Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI) bekerjasama dengan Direktorat Sumber Daya Ikan KKP serta didukung oleh International Pole adn Line Foundation (IPNLF).

Pada kegiatan TOT  bidang penangkapan ikan Pole and Line, Bapak M. Abduh Nurhidajat didampingi oleh kepala PPS Bitung, Dirjen AP2HI, Kadis KP Kota Bitung, perwakilan dari Dir. SDI KKP, serta instruktur/ Pengajar dari IPNLF dengan peserta latih dari perwakilan Perusahaan ikan yang berada di Kota Bitung 4 orang, Manado 1 0rang, Nusa Tenggara Timur 1 orang, Ambon 2 orang, Surabaya 1 orang, Sorong/ Papua 1 orang, serta perwakilan dari Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC).

Dalam sambutanya,  M. Abduh Nurhidajat mengatakan bahwa Kota Bitung merupakan pilihan yang tepat untuk perikanan Pole and Line dan Hand Line walaupun beliau baru pertama kali datang ke Kota ini. “ Pole and Line dan Hand Line merupakan Alat Tangkap yang Ramah Lingkungan,  saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kepada semua pihak  yang  telah melaksanakan kegiatan ini karena sangat sesuai dan sejalan dengan Pilar ke dua KKP yakni KEBERLANJUTAN baik dari sumber daya ikan, maupun dari usahanya, maka semestinya bagi kita untuk mendukung kegiatan ini”, kata beliau.

Harapannya kedepan untuk dapat meningkatkan kualitas mutu hasil tangkapan ikan sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing dan  dapat diakui dunia international dan menjadikan nilai tambah khususnya bagi pelaku usaha itu sendiri. Terakhir beliau berpesan bahwa pemberlakuan fungsi observer diharapkan menyajikan data perikanan yang objektif dan akurat sebagai penentu kebijakan pusat, serta Komitmen bersama untuk mencegah IUU Fishing dengan melibatkan semua pihak yang ada.

Setelah membuka  kegiatan (TOT) Bidang Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Pole and Line, kemudian dilaksanakan penandaan terhadap 2 (dua) unit kapal Pole and Line yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Dengan adanya fasilitasi penandaan kapal ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari pemilik kapal, dan penandaan dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal yang kapalnya telah terdaftar dan memiliki Buku Kapal Perikanan. Kontributor : Abdul Karim/ Penyuluh PPS Bitung

Foto Kegiatan :

Sambutan Kepala PPS Bitung

Penandaan Kapal Pole and Line oleh Sesditjen Perikanan Tangkap KKP

Penandaan Kapal Pole and Line oleh Kepala PPS Bitung

TEMU WICARA KEPALA BPSDMKP DENGAN PENYULUH PERIKANAN DALAM RANGKA WISUDA TARUNA POLITEKNIK BITUNG

Manado – Setelah melantik 117 Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) bapak Suseno Sukoyono melakukan Temu Wicara dengan Penyuluh Perikanan se Sulawesi Utara Kamis 6 Agustus 2015. Kepala BPSDM-KP didampingi oleh Kapusdik, Direktur Politeknik Bitung, Direktur Politeknis Sidoarjo, dan Kepala BP3 Aertembaga. Hadir pada kesempatan itu adalah penyuluh perikanan yang ditempatkan di UPT KKP (Penyuluh  Perikanan PPS Bitung dan BPBAT Tatelu), Penyuluh perikanan Kota Bitung dan Penyuluh perikanan Minahasa Utara, Penyuluh Perikanan Bantu, dan penyuluh Swadaya.

"Politeknik ini merupakan salah satu satuan pendidikan KKP yang menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan pendekatan teaching factory yaitu 60 persen praktik dan sisanya 40 persen teori," kata Sukoyono di Bitung.

Satuan pendidikan ini adalah penjuru/rujukan (center of exellence) bagi sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang menyelenggakan program studi kelautan perikanan. Sejak diresmikan Menteri Kelautan dan Perikanan 14 Juli lalu, kata dia, perguruan tinggi yang awalnya Akademi Perikanan Bitung ini menyelenggarakan tiga program studi yaitu teknik penangkapan ikan, mekanisasi perikanan dan teknologi pengolahan produk perikanan.

"Selain memperoleh ijazah, para lulusan juga memperoleh sertifikat keahlian berstandar internasional," katanya. Sertifikat tersebut yaitu, ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat satu, ahli teknika kapal penangkap ikan satu, serta "basic safety training". Selanjutnya, kompetensi penangkap ikan, kompetensi mesin pendingin, medical first aid, scuba divers, penangkapan ikan, serta perawatan dan pemeliharaan mesin kapal.

Himbauan kepada penyuluh perikanan yang hadir pada kegiatan tersebut adalah “Penyuluh diharapkan untuk dapat mendukung program KKP dan untuk bisa terlibat aktif dalam pengembangan Tecnopark (Program Taman Teknologi KKP 2015-2019) serta Lebih Meningkatkan Etos Kerja untuk menghadapi perkembangan Global saat ini.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Video Confrence dengan ibu Menteri KKP yang menghimbau kepada lulusan Taruna/i Politeknik KP Bitung untuk membantu pembangunan serta mendedikasikan kepada pengembangan dunia Kelautan dan Perikanan Indonesia. “Putra-putri terbaikku, bekerjalah di Perusahaan Dalam Negeri, Tinggalah dan Majukan Negeri, Mari Bangun bersama menuju Poros Maritim Dunia” Lanjut Beliau.

Sebanyak 117 taruna yang diwisuda, 67 lulusan berasal dari program keahlian teknik penangkapan ikan, 50 orang mekanisasi perikanan, hingga tahun ini Politeknik Kelautan Perikanan telah meluluskan sebanyak 1.207 orang. 

(Editor : Abdul Karim/ PP PPS Bitung)



Kilas Foto :

STUDY BANDING DPRD-KAB. KEPULAUAN SELAYAR DI PPS BITUNG

PPS Bitung, 4 Mar 2015- Komisi II DPRD Kab. Kepulauan Selayar bidang Kelautan dan Perikanan melakukan Studi Banding ke Kota Bitung- Sulawesi Utara. Rombongan DPRD berjumlah 7 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi II DPRD Kab. Kepulauan Selayar dari Fraksi PKS, Arfianto ST, dengan anggota Awiluddin,SH dari Fraksi GERINDRA, Hj. Sitti Sofiah,S.Ag Fraksi PPP, Muhammad Ardi,S.Sos dan Abdul Rajab dari Fraksi GOLKAR, Miswar Wahyudi dari Fraksi DEMOKRAT, dan terakhir Tanri Bangun Patta dari Fraksi PAN.

Rombongan yang ikut hadir di AULA kantor  Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung ini dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepualuan Selayar - Sulawesi Selatan sebanyak 7 orang , dan dari perwailan KUB. Harapan Bersama diterima oleh Kepala Bidang Tata Usaha, Lumpat Sormin, A.Pi  sebagai pelaksana tugas harian  Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung).

Ketua Tim Komisi II DPRD Kab. Kep. Selayar, Arfianto ST, menjelaskan, kunjungan mereka ke PPS Bitung ingin “belajar banyak” tentang Bitung sebagai kawasan Ekonomi Khusus sehingga dapat memberikan wawasan dan masukan ke Pemerintah Daerah tentang pengembangab sektor perikanan, khususnya bidang perikanan tangkap. “kami memiliki kepentingan untuk mengawal kegiatan pengembangan perikanan dalam hal anggaran dan regulasi. Diharapkan dengan kunjungan ini bisa memberikan masukan ke daerah sehingga potensi perikanan yang luar biasa di Selayar dapat dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Pada Kesempatan itu beliau menayakan soal pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung sehingga bisa menjadi salah satu Pelabuhan penting di ujung Timur Indonesia. Adapun beberapa pertanyaan lainnya adalah tentang daerah penangkapan, ukuran dan jumlah Armada Kapal Perikanan, Sistem Pengelolaan TPI serta konsep dasar pengembangan TPI serta fasilitas awal yang harus disediakan untuk menunjang kegiatan di TPI.

Dalam sambutannya bapak Lumpat Sormin, A.Pi memaparkan tentang konsep pengembangan PPS Bitung dalam  mendukung Ecoport dan sebagai Kota Industrialisasi Perikanan di wilayah Timur Indonesia, serta beliau siap membagi semua pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada. Beliau berharap kedepannya Kab. Kepulauan Selayar bisa juga seperti Kota Bitung dalam hal pengembangan Pelabuhan Perikanan dan semoga tali silaturahmi bukan sampai saat ini saja, tetapi bisa berlanjut dikemudian hari.

Kegiatan itu berjalan dengan baik, saling belajar dan berbagi pengalaman dengan nuansa penuh kekerabatan dan keakraban. Setelah pertemuan di Aula, Rombongan langsung meninjau UPI yang ada di kawasan PPS Bitung serta melihat kondisi real dermaga, TPI, Kolam Pelabuhan, dan Kapal Perikanan yang bersandar di dermaga PPS Bitung.

Laporan : Abdul Karim/ Penyuluh Perikanan

GALERI FOTO :

KEMBALI PPS BITUNG KEDATANGAN ROMBONGAN DPR

Warta Penyuluhan PPS Bitung –  Setelah Kunjungan Kerja Komisi IV DPR – RI  Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan serta Tanaman Pangan dan Bulog Beritanya baca di sini , Kali ini PPS Bitung kembali kedatangan Komisi II DPRD Kab. Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi II  DPRD meliputi bidang  pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan  perikanan.

Rombongan yang terdiri dari Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Selayar sejumlah 7 orang, Kelompok nelayan  Harapan Bersama 1 orang, dan Anggota Komis DPRD yang berjumlah 7 orang yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi II DPRD dari Fraksi PKS,Arfianto,ST diterima oleh Kepala Bidang Tata Usaha, Lumpat Sormin, A.Pi  sebagai pelaksana tugas harian  Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (PPS Bitung).

 Pertemuan di Aula Kantor PPS Bitung  pada hari Rabu , 4 Maret 2014 itu berjalan dengan baik dimana dalam sambutannya bapak Lumpat Sormin, A.Pi memaparkan tentang konsep pengembangan PPS Bitung dalam  mendukung Ecoport dan sebagai Kota Industrialisasi Perikanan di wilayah Timur Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perikanan Kab. Selayar, Ir. Marzani Sultan, M.si, mengatakan bahwa rombongan baru pertama kali ke Bitung – Sulawesi Utara, padahal “orang Bitung” sudah sering ke Selayar untuk melatih nelayan disana. Seperti kita ketahui bahwa Balai Diklat Aertembaga-Bitung beberapa kali melatih keterampilan nelayan Kab. Selayar untuk memperbaiki mesin kapal perikanan, lanjut beliau.

PPS Bitung sebagai tujuan studi banding ini karena jarak yang tidak terlalu jauh, dan banyak kapal perikanan asal Kota Bitung yang menangkap di perairan Selayar. “Kami datang kesini ingin melihat langsung secara nyata di lapangan dalam hal menambah wawasan untuk lebih realistik dalam  upaya perbaikan dan apa-apa yang harus dikembangkan di Selayar” kata beliau.

Ketua Tim Komisi II DPRD Kab. Kep. Selayar, Arfianto ST., menjelaskan, kunjungan mereka ke PPS Bitung ingin “belajar banyak” tentang Bitung sebagai kawasan Ekonomi Khusus sehingga dapat memberikan wawasan dan masukan ke Pemerintah Daerah tentang pengembangan sektor perikanan, khususnya bidang perikanan tangkap. “kami memiliki kepentingan untuk mengawal kegiatan pengembangan perikanan dalam hal anggaran dan regulasi. Diharapkan dengan kunjungan ini bisa memberikan masukan ke daerah sehingga potensi perikanan yang luar biasa di Selayar dapat dimanfaatkan sebesar mungkin untuk kesejahteraan masyarakat lokal, dan paling tidak dalam kurun waktu 5 tahun kedepan Selayar bisa seperti Kota Bitung saat ini” kata beliau.

Laporan :Karim/PP




Foto Kegiatan :

LAPORAN KEGIATAN TEMU WICARA DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR-RI DI SULAWESI UTARA

LAPORAN TEMU WICARA

DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR-RI

DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

Oleh : Abdul Karim Anwar, S.St.Pi/ Penyuluh Perikanan PUSAT dipekerjakan di PPS Bitung

A.   Latar Belakang

Produksi industri perikanan yang menurun sehingga memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja dari industri di Bitung merupakan dampak dari moratorium yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Periknan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2014 dan Permen NOMOR 57/PERMEN-KP/2014 mengakibatkan ribuan karyawan perusahaan perikanan telah dirumahkan dan ratusan kapal-kapal penampung tak dapat beroperasi. Hal ini menjadikan alasan Komisi IV DPR-RI bidang Pertanian, perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan meninjau langsung lokasi Industri Perikanan yang ada di Kota Bitung

B.   Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan kegiatan Temu Wicara dengan stakeholder perikanan di  Bitung adalah merupakan bentuk kunjungan kerja untuk meninjau langsung lokasi industri perikanan Kota Bitung dan meggali semua permasalahannya sebagai acuan dalam rapat di Pusat bersama pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan.

C.   Waktu dan Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini delaksanakan pada hari  Senin Tanggal 23 Februari 2015 bertempat di Aula PPS Bitung.

HASIL PELAKSANAAN

PPS Bitung Memfasilitasi Masyarakat Perikanan Untuk Berdialog dengan Komisi IV DPR RI

Komisi IV DPR-RI yang membidangi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan serta Tanaman Pangan dan Bulog berjumlah 7 orang dipimpin Ketua Komisi IV Eddy Prabowo MM MBA, Senin (23/2/2015) melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus melakukan pertemuan dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan  seluruh stakeholder perikanan yang ada di Bitung. Hadir dalam pertemuan itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut dan Kabupaten Bitung, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Akademi Perikanan Bitung (AKP, Unit  Produksi Pengelolaan Perikanan, Perwakilan dari beberara Asosiasi Nelayan yang di Bitung, Nahkoda dan Pengurus kapal Ikan, serta penyuluh perikanan yang di UPT KKP dan penyuluh Perikanan Kota Bitung .  

Pada kesempatan tersebut, Kepala PPS Bitung Ir Frits P Lesnussa Msi memaparkan tentang rencana Pengembangan Pelabuhan Bitung menjadi pelabuhan export/import dan Pengembangan PPS Bitung berstandar internasional (Eco-Fishing Port) .

Tujuannya SEBAGAI PINTU GERBANG ASIA PASIFIK MAKA AKAN DI BANGUN SECARA BESAR BESARAN UNTUK MENYAINGI/PENYANGGA PELABUHAN PERIKANAN GENSAN DI PHILIPINA.  Lanjut beliau bahwa  Produksi pada tahun 2013 sebesar 73.026,14 ton dan pada   tahun 2014 sebesar 111.315,53 ton, mengalami kenaikan  52,45%. 

Untuk Jumlah Armada kapal perikanan berpangkalan di PPS Bitung sebanyak 1.410      Unit sedangkan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Bitung sebanyak 55 unit,  yang berada di kawasan  PPS Bitung sebanyak 9 unit. Jumlah tenaga kerja di PPS Bitung tahun 2014 sebanyak  11.682  orang yang tediri dari nelayan 9.329 orang dan  non nelayan  2.353 orang .

Dalam pemaparan terakhir beliau mengemukakan bahwa untuk RENCANA USULAN  PENGEMBANGAN PELABUHAN BERBASIS ECO FISHING PORT  di PPS Bitung  mengusulkan : 1) PENGEMBANGAN REKLAMASI sebesar  USD 2,580,160.94, 2) PENGEMBANGAN DERMAGA sebesar  USD  9,600,000.00, 3)FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA USD  3,605,000.00 .

Selain itu, Walikota Bitung,  Hanny Sondakh  memaparkan gambaran kota Bitung yang merupakan kota Industri khususnya industri perikanan sekaligus menyampaikan apresiasi dan bangga Kota Bitung dijadikan sebagai daerah tujuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. “Mudah-mudahan kunjungan ini akan memberikan dampak bagi pembangunan industri perikanan kota Bitung,” tutur Hanny Sondakh.

Dihadapan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan rombongan, berbagai masalah yang disampaikan Sondakh, diantaranya menurunya hasil produksi industri perikanan yang memicu terjadinya pengurangan tenaga kerja. “Permasalahan ini akibat dampak dari moratorium kementrian kelautan dan perikanan,” kata Sondakh sembari berharap hal ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan Komisi IV DPR RI.

Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI, menyampaikan bahwa kunjungan kerja di Kota bitung guna meninjau langsung lokasi industri perikanan kota Bitung dan permasalahannya, akan dijadikan acuan untuk nantinya diperjuangkan di pemerintah pusat . “Tentunya apspirasi yang diserap pada dalam kunjungan kali ini, akan nanti kami perjuangkan dalam rapat di PUSAT bersama pihak KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN,  terlebih berbagai masalah industri perikanan yang dihadapi Kota Bitung, yang perlu mendapatkan perhatian guna kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

PESAN KAPUSLUH KP KEPADA PENYULUH PERIKANAN DI BITUNG SAAT KUNKER DENGAN KOMISI IV DPR-RI

Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (KAPUSLUH KP) ikut rombongan  Komisi IV DPR – RI bidang  pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan, ke Sulawesi Utara (Manado) . Rombongan komisi yang berjumlah 7 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi IV DPRI – RI dari Fraksi Gerindra, Eddy Prabowo MM MBA , dengan anggota Ir. Mindo Sianipar dari Fraksi PDI P, Hamka B. Kady Fraksi GOLKAR, H. O.O. Sutisna, SH dan Ir. H. Muhammad Nasyit Umar,SP dari Fraksi GERINDRA, DR. Hermanto, SE.MM dari Fraksi PKS, dan Drs. Fadholi dari Fraksi NASDEM.

Pertemuan dilakukan di AULA kantor  Pelabuhan Perikanan Samudera yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut dan Kabupaten Bitung, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Akademi Perikanan Bitung (AKP, Unit  Produksi Pengelolaan Perikanan, Perwakilan dari beberara Asosiasi Nelayan yang di Bitung, Nahkoda dan Pengurus kapal Ikan, serta penyuluh perikanan yang di UPT KKP dan penyuluh Perikanan Kota Bitung.

Ketua Tim Komisi IV DPRD RI, Eddy Prabowo MM MBA menjelaskan, kunjungan mereka ke Kota Bitung ingin menyelamatkan Aset Negara yang beberapa bulan ini mendapat tekanan dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu diketahui juga, bahwa semua langkah tersebut demi kehidupan para nelayan kita, yang mana ikan kita yang ada dilaut Indonesia selama dicuri oleh warga asing, mereka pun kebanyakan melakukan trnshipment dan juga illegal fishing dilaut, makanya pemerintahan sekarang ini mengambil sikap untuk memberantas semua itu.

Tim saya akan saling berkoordinasi dengan pihak perikanan agar bisa menyerap berbagai aspirasi masyarakat, selama 4 hari ini kami berada di Sulawesi Utara, makanya kami memeinta kepada pemerintah terkait agar saling bekerja sama dalam memberikan informasi, agar kunjungan kerja kami ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga seluruh warga yang ada di Sulawesi Utara, karena kunjungan kami ada beberapa tempat yakni, Bitung, Tomohon, Tondano serta Bunaken. 

Kunjungan kerja yang memakan waktu beberapa hari di Sulawesi Utara, rombongan tersebut meminta kepada pemerintah yang akan dikunjungi nanti diharapkan saling memberikan masukkan mengenai apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi, agar semua itu bisa dibahas di pusat nanti.

Pada kesempatan itu KAPUSLUH KP berpesan kepada penyuluh UPT KKP, PPTK  dan juga penyuluh perikanan daerah  untuk  meningkatkan PENGEMBANGAN sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan PEMBANGUNAN kelautan dan perikanan serta dapat berperan aktif dalam mencegah Ilegal Fishing, khususnya yang ada di Bitung. Peran penyuluh perikanan di lapangan perlu lebih ditonjolkan.  Buktikan bahwa kita ada dimana-mana, buktikan kita ada saat masyarakat kelautan dan perikanan membutuhkan.  Jika penyuluh perikanan sudah berkinerja baik tentu saja masyarakat kelautan dan perikanan akan memberikan apresiasi pada peran penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan sebagai Komunikator lanjutan dari komunikator pertama, yakni penegak hukum (TNI,  Polairut, Petugas Pengawas SDKP, dll) berkewajiban membuat social stigma bahwa perikanan IUU merupakan praktik yang merugikan negara Indonesia kepada simpul persepsi pelaku utama dan pelaku usaha nasional. Upaya demikian diharapkan menimbulkan kesadaran hukum yang akan berimplikasi pada penurunan pencurian ikan dilaut (Perikanan IUU)

“Dari hasil pertemuan terakhir dengan Menteri Kelautan, Susi Pudjiastuti disepakati untuk membuat revisi, terutama aturan tentang transhipment yang tentu beda pemahaman antara pusat dan daerah,” kata Prabowo, ketika berdialog dengan sejumlah pengusaha perikanan.

Ia menjelaskan, transhipment yang dimaksud dalam aturan itu adalah memindahkan hasil tangkapan ke kapal asing yang selanjutnya dibawa keluar negeri. Sedangkan kenyataan di lapangan, terutama Kota Bitung, transhipment itu adalah pemindahan hasil tangkapan ke kapal penampung yag selanjutnya dibawa ke pelabuhan terdekat. “Ini yang ingin kita rubah dan revisi. Karena sistim transhipment yang diterapkan di Kota Bitung bertujuan untuk mengurangi biaya operasional para pengusaha perikanan dengan cara mengumpulkan hasil tangkapan di kapal penampung sebelum dibawa ke pelabuhan,” katanya.

Dengan diterbitkannya revisi aturan itu, Prabowo berharap sektor perikanan Kota Bitung kembali bergairah. Karena dari amatan, dirinya mendapati ribuan karyawan perusahaan perikanan telah dirumahkan dan ratusan kapal-kapal penampung tak dapat beroperasi.

PESAN KAPUSLUH-KP KEPADA PENYULUH PERIKANAN DI BITUNG SAAT KUNKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI

Warta Penyuluhan PPS Bitung –   KAPUSLUH KP ikut rombongan  Komisi IV DPR – RI bidang  pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan, ke Sulawesi Utara (Manado) . Rombongan komisi yang berjumlah 7 orang ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Komisi IV DPRI – RI dari Fraksi Gerindra, Eddy Prabowo MM MBA , dengan anggota Ir. Mindo Sianipar dari Fraksi PDI P, Hamka B. Kady Fraksi GOLKAR, H. O.O. Sutisna, SH dan Ir. H. Muhammad Nasyit Umar,SP dari Fraksi GERINDRA, DR. Hermanto, SE.MM dari Fraksi PKS, dan Drs. Fadholi dari Fraksi NASDEM.

Pertemuan dilakukan di AULA kantor  Pelabuhan Perikanan Samudera yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut dan Kabupaten Bitung, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Akademi Perikanan Bitung (AKP, Unit  Produksi Pengelolaan Perikanan, Perwakilan dari beberara Asosiasi Nelayan yang di Bitung, Nahkoda dan Pengurus kapal Ikan, serta penyuluh perikanan yang di UPT KKP dan penyuluh Perikanan Kota Bitung.

Ketua Tim Komisi IV DPRD RI, Eddy Prabowo MM MBA menjelaskan, kunjungan mereka ke Kota Bitung ingin menyelamatkan Aset Negara yang beberapa bulan ini mendapat tekanan dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, perlu diketahui juga, bahwa semua langkah tersebut demi kehidupan para nelayan kita, yang mana ikan kita yang ada dilaut Indonesia selama dicuri oleh warga asing, mereka pun kebanyakan melakukan trnshipment dan juga illegal fishing dilaut, makanya pemerintahan sekarang ini mengambil sikap untuk memberantas semua itu.

Tim saya akan saling berkoordinasi dengan pihak perikanan agar bisa menyerap berbagai aspirasi masyarakat, selama 4 hari ini kami berada di Sulawesi Utara, makanya kami memeinta kepada pemerintah terkait agar saling bekerja sama dalam memberikan informasi, agar kunjungan kerja kami ini bisa bermanfaat bagi kami dan juga seluruh warga yang ada di Sulawesi Utara, karena kunjungan kami ada beberapa tempat yakni, Bitung, Tomohon, Tondano serta Bunaken. 

Kunjungan kerja yang memakan waktu beberapa hari di Sulawesi Utara, rombongan tersebut meminta kepada pemerintah yang akan dikunjungi nanti diharapkan saling memberikan masukkan mengenai apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi, agar semua itu bisa dibahas di pusat nanti.

Pada kesempatan itu KAPUSLUH KP berpesan kepada penyuluh UPT KKP, PPTK  dan juga penyuluh perikanan daerah  untuk  meningkatkan PENGEMBANGAN sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan PEMBANGUNAN kelautan dan perikanan serta dapat berperan aktif dalam mencegah Ilegal Fishing, khususnya yang ada di Bitung. Peran penyuluh perikanan di lapangan perlu lebih ditonjolkan.  Buktikan bahwa kita ada dimana-mana, buktikan kita ada saat masyarakat kelautan dan perikanan membutuhkan.  Jika penyuluh perikanan sudah berkinerja baik tentu saja masyarakat kelautan dan perikanan akan memberikan apresiasi pada peran penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan sebagai Komunikator lanjutan dari komunikator pertama, yakni penegak hukum (TNI,  Polairut, Petugas Pengawas SDKP, dll) berkewajiban membuat social stigma bahwa perikanan IUU merupakan praktik yang merugikan negara Indonesia kepada simpul persepsi pelaku utama dan pelaku usaha nasional. Upaya demikian diharapkan menimbulkan kesadaran hukum yang akan berimplikasi pada penurunan pencurian ikan dilaut (Perikanan IUU).

Untuk Info Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di BITUNG dapat juga dilihat pada berita ini 

1. Komis IV DPR RI Kunjungi Bitung

2. PPS Bitung Memfasilitasi pertemuan dengan DPR RI

3. Angin Segar Buat Pengusaha Ikan Tersenyum

Laporan : Abdul Karim/ Penyuluh Perikanan